Dilema Ekoturisme

by Fadhli

Di kelas tadi membahas tentang ekoturisme, sebuah aktivitas yang trennya semakin populer belakangan, saya juga mungkin termasuk yang (sangat) menikmatinya. Namun seperti biasa, kami membahasnya bukan dari sisi teknis manajerial tetapi dari pendekatan politik lingkungan global, haisssh berat daah.

Ekoturisme secara tampilan mungkin terlihat “sustainable”, “ramah lingkungan,” “kembali ke alam,” dan hal yang sejenisnya. Ditambah jika kita bisa menikmati acara-acara kultural di suatu komunitas, atau mengikuti kegiatan petualangan seperti dalam contoh yang diberikan dosen adalah dengan berburu dan mendirikan camp di atas pohon (treesleeper).

Diskusi di kelas semakin “menghangat” ketika dosen mencoba memproblematisasi. Di antaranya, masalah authenticity. Maksudnya, apakah pergelaran kultural di suatu komunitas yang menjadi tujuan ekoturisme benar-benar otentik? Karena biasanya para ekoturis berada hanya di front stage dari peragaan itu. Jika para ekoturis tidak ada, apakah anggota masyarakat “tradisional” itu tetap melaksanakan praktik-praktik kultural itu? Menurut dosen, di back stage alias kehidupan nyatanya, anggota komunitas lokal juga sudah banyak yang berubah pola hidupnya, menggunakan gadget, menggunakan pakaian dengan model Western, atau sudah tidak hidup dengan pola hunter and gather lagi.

Mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah “negatif’ karena semacam artifisial saja. Itu sekedar upaya lain dari marketing dan komersialisasi kehidupan lokal dan alam setempat. Namun seorang kawan mendebat, dan logis menurut saya, bahwa apa yang salah dengan hal tersebut? Mengapa yang disalahkan masyarakat lokalnya? Toh di negara maju juga hal tersebut terjadi, untuk menyebut contoh di Belanda sendiri ada tempat wisata yang “menjual” penampilan pakaian old fashioned/kultural Belanda masa lalu atau negara lain “menjual” wisata alamnya seperti di Gunung Kinabalu, Malaysia yang harus menggunakan operator wisata resmi untuk mendakinya.

Dalam hal di atas saya setuju pendapat kawan yang kedua, yaitu tidak bisa menyalahkan fenomena ekoturisme di negara yang biasanya menjadi tujuan seperti negara-negara berkembang yang masih “tidak tersentuh” alamnya karena nyatanya negara maju juga tetap memanfaatkan ekoturisme sebagai alat peningkatan kesejahteraan. Mengapa di negara-negara dengan masyarakat lokal yang dianggap “primitif” tidak boleh meningkatkan kesejahteraannya dengan ekoturisme?

Namun, yang membuat saya miris dengan fenomena ekoturisme ini, adalah jika dikaitkan dengan relasi kekuatan (haduuh bahasanya, sok-sok rebel), terutama jika bersentuhan dengan akumulasi keuntungan oleh operator/industri yang timpang dengan pendapatan masyarakat lokalnya sendiri. Siapa yang lebih diuntungkan dengan adanya konsep ekoturisme ini?

Yang lebih menyedihkan, ada kasus di salah satu area Afrika, bahwa masyarakat lokal, dengan sedikit pengecualian, tidak boleh sama sekali berburu dengan alasan menjaga keseimbangan ekologis. Tetapi, para wisatawan (yang notabene berasal dari mancanegara) diperbolehkan jika ingin melakukan kegiatan trophy hunting. Prihatin ga? Masyarakat lokal seakan “dipisahkan” dari alamnya walaupun mereka secara fisik tinggal di sana.

Yang lain juga berkaitan dengan ekoturisme ini, apakah secara footprint benar-benar bersifat sustainable? Contoh kasus diri pribadi, saya dari Bandung mau beraktivitas ekoturisme ke Rinjani, Lombok. Dari Bandung pakai bis ke Bandara Cengkareng. Terus naik pesawat terbang ke Bali. Main di Bali, menggunakan mobil. Dari Bali lanjut kapal ferry sampai Lombok. Dari pelabuhan masih lanjut lagi naik mobil hingga sampai tempat pendakian. Semuanya berbahan bakar fosil dan mengeluar emisi toh? Belum lagi kalau misalnya melakukan perusakan pas di gunung, mencemari mata air, membuang sampah, atau merusak karang kalau di laut.

Untuk masalah footprint, saya pribadi kurang setuju kalau karena hal demikian ekoturisme menjadi suatu yang terlarang. Alasan akademisnya mungkin belum saya temukan, tetapi ya nonsense aja bagi saya kalau untuk melanglang buana di zaman kini harus tetap berjalan kaki atau pakai kuda misalnya, kasian kudanya juga toh. Haha. Yang bisa kita kontrol jangan pas saat melakukan ekoturisme saja seharusnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga kalau mau memulai. Tentu saja untuk menjaga kelestarian di tempat tujuan itu saya setuju, just shame if you visit a place then you contribute in destroying it, then how if others do the same thing to your community/village?

Bagaimanapun, konsep ekoturisme jika sebagai sesuatu yang diinduksi dari luar komunitas apalagi dari operator-operator industri jasa, dan jika tidak diatur oleh pemerintah, maka bagi negara-negara yang dibombardir dengan ekoturis asing bisa menyebabkan perubahan sosial. Secara internal komunitas, persaingan antar masyarakat lokal, yang menyebabkan mereka juga menjadi sedikit-sedikit komersial, menjadi sesuatu yang disayangkan, sementara sarana dan prasarana (tidak harus melulu berbalut “modern” seperti jalan aspal atau bangunan-bangunan beton di area ekoturisme) tidak diperhatikan.

Bagi saya sendiri, bermain dan bertualang di alam (walau di laut harus pakai pelampung) masih menjadi pilihan utama dong dibandingkan kehidupan kota yang sudah sedari kecil dirasakan. Ini sebenarnya hanya masalah pilihan. Namun sekali lagi, perhatikanlah pilihan anda, dan kepada apa/siapa anda menjatuhkan pilihan (naon atuuh?!). Maka kalau solusi pribadi sih selama masih bisa ngeteng ya ngeteng lah, atau langsung ke operator masyarakat lokal, atau ke guide yang bukan industri besar…

Hihihi masalah jalan-jalan aja diribet-ribetin ya? Ya namanya juga pilihan, bebas dong ah! :p